Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KASN: Wajar PNS Kota Tegal Sukacita Siti Masitha Ditangkap KPK

Kompas.com - 31/08/2017, 01:13 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo mengatakan bahwa biasanya kepala daerah yang ditangkap KPK, kurang pandai dalam membuat sistem tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahannya.

"Ada korelasi antara tertangkapnya kepala daerah dengan manajemen sistem tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahannya yang kurang baik. Jadi sepertinya memang ada korelasi," kata Waluyo kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).

Karenanya kata Waluyo, wajar saja jika kemudian jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal senang dan meluapkan rasa syukurnya.

Misalnya, dengan cara melakukan sujud syukur di Balai Kota Tegal, hingga cukur rambut atas ditangkapnya Masitha. Bahkan sampai mencopot foto Siti Masitha yang terpasang di teras rumah dinas Wali Kota Tegal.

(Baca: KPK Sita Rp 200 Juta dari Rumah Pemenangan Wali Kota Tegal)

"Kalau orang-orang Tegal senang, wajar saja. Karena cara kepala daerahnya mengelola SDM-nya tidak baik, pantas saja," kata dia.

Waluyo pun mengapresiasi langkah KPK yang menciduk Wali Kota Wanita pertama di Kota Tegal tersebut.

"Kalau ada kepala daerah yang ditangkap, ya tangkap saja. Kenapa harus khawatir? Justru itu memberikan efek jera, agar yang lain tidak melakukan hal sama," kata Waluyo.

"Apalagi kebanyakan PNS itu tergantung kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya memberikan contoh yang baik, PNS-nya ngikut saja," ucap dia.

Kompas TV Terbukti Berzina, Anggota DPRD Ini Terancam Dicopot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com