Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kriminalisasi Ulama, Rizieq Shihab dan Al Khathath Pernah Mengadu ke Kompolnas

Kompas.com - 30/08/2017, 07:30 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, selama menjabat, ia hanya tiga kali menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran polisi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pertama, aduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab melalui pengacaranya, Kapitra Ampera.

Dia menganggap kasus yang menjerat Rizieq sebagai upaya kriminalisasi.

"Kriminalisasi ulama, tidak ada bukti, mendalilkan seperti itu dan minta perkara di-drop," ujar Poengky kepada Kompas.com saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Baca: Fadli Zon: Pada Waktunya, Rizieq Shihab Pasti Kembali

Poengky menyebutkan, Kapitra beberapa kali mendatangi Kompolnas untuk mengadukan hal yang sama.

Selain itu, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath, melalui kuasa hukumnya, juga pernah mengadu ke Kompolnas.

Sama seperti Rizieq, Khaththath juga merasa dirinya dikriminalisasi polisi dalam kasus dugaan makar.

"Dia minta penangguhan penahanan dikabulkan," kata Poengky.

Khaththath juga meminta agar ada rekonsiliasi dalam proses hukumnya. Ia ingin menempuh jalan damai.

Baca: Kata Polisi, Rizieq Minta Kasusnya Dihentikan karena Berbau Politis

Yang terakhir mengadukan polisi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Muhammad Hidayat.

Ia meminta agar Khaththath yang saat itu masih ditahan, agar dibebaskan.

"Dia pingin beribadah sehingga mau dihadirkan tokoh agama dia, guru dia (Khaththath)," kata Poengky.

Namun, laporan tersebut tidak dilanjutkan Kompolnas karena menganggap apa yang dilakukan kepolisian sudah benar.

Menurut Poengky, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan koridornya.

"Mereka (Polri) mencoba netral di tengah-tengah, tidak berpihak, dan membela kelompok minoritas yang diserang," kata Poengky.

Kompas TV Rizieq Sudah Diperiksa Polisi di Arab Saudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com