Gerindra Tak Masalah Koalisi dengan PAN, asalkan Prabowo Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut positif pencalonan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai capres atau cawapres pada pemilu 2019. Menurut dia, akan lebih baik bila semakin banyak stok calon pemimpin nasional pada pemilu mendatang.

"Ada 250 juta penduduk, semakin banyak capres, buat kami sesuatu yang positif. Sehingga rakyat punya banyak pilihan untuk calon pemimpinya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Ia pun menegaskan seluruh kader partainya telah bulat untuk mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2019, meskipun mantan Komandan Jenderal Kopassus itu belum mendeklarasikan diri.

Muzani menuturkan Gerindra baru akan mendeklarasikan pencapresan Prabowo pada saat yang tepat.

(Baca: Prabowo Belum Nyatakan Kesediaannya Maju di Pilpres 2019)

Menurut dia, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mendeklarasikan pencapresan Prabowo karena masih banyak agenda politik penting seperti pilkada serentak 2018.

Saat ditanya apakah Gerindra akan melirik Zulkifli sebagai cawapres, Muzani menjawab partainya tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan siapapun.

"Partai Gerindra tidak punya ketabuan politik dengan parpol manapun, termasuk dengan orang kami enggak memiliki handycap, termasuk berhubungan dengan parpol koalisi pemerintah, sejauh Pak Prabowo bisa menjadi capres," lanjut dia.

(Baca: Pertemuan Prabowo dan SBY Tak Bahas Koalisi 2019)

Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (Rakernas PAN) merekomendasikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk dicalonkan pada Pemilu 2019. Namun, belum dipastikan apakah Zulkifli akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wapres.

"Dalam rapat pleno, seluruh dewan pimpinan wilayah (DPW) sepakat bulat mengusulkan saudaraku Zulkifli Hasan untuk diusung sebagai bakal calon pimpinan nasional dalam Pemilihan Presiden RI 2019-2024," ujar Ketua Steering Committee Rakernas PAN, Didik J Rachbini saat membacakan rekomendasi Rakernas di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2017).

"Meskipun demikian keputusan akhir diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PAN," kata dia.