Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengelolaan Dana Haji, Indonesia Dinilai Patut Belajar dari Malaysia

Kompas.com - 06/08/2017, 15:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hubungan Antaragama dan Kepercayaan PP Baitul Muslimin PDI-P, Zuhairi Muswari mengatakan, Indonesia membutuhkan referensi dalam pengelolaan dana haji yang tepat, terutama jika digunakan untuk investasi.

Malaysia dianggap negara yang layak menjadi percontohan. Zuhairi menilai, Malaysia memiliki sistem pengelolaan dana haji yang sangat baik. Di sana, dana haji tak hanya bermanfaat untuk jemaah, tapi juga bagi negara.

"Mau tidak mau kita harus belajar dari Malaysia. Kalau ke Kuala Lumpur ada bangunan tabungan haji besar sekali, itu simbol kebanggaan orang Malaysia," ujar Zuhairi dalam diskusi "Untung Rugi Investasi Dana Haji" di Jakarta, Minggu (6/8/2017).

Zuhairi mengatakan, tabungan dana haji Malaysia bisa menyubsidi biaya haji hingga 60 persen. Dengan harga ringan, jemaah haji Malaysia mendapat fasilitas sangat baik setara ONH Plus.

Hal tersebut disebabkan Malaysia melakukan pendekatan bisnis dalam pengelola dana haji.

"Jadi harus benar-benar menguntungkan, yang nanti dirasakan juga sama jemaah haji," kata Zuhairi.

Dana tersebut dikelola bukan untuk infrastruktur sebagaimana diwacanakan Pemerintah Indonesia. Malaysia, kata Zuhairi, memilih sektor properti, real estate, dan teknologi untuk berinvestasi.

Hasilnya lebih menguntungkan dan meminimalisir risiko merugi.

(Baca juga: Mengenal Akad Wakalah dan Prinsip Dana Haji)

Oleh karena itu, mantan pengurus Lembaga Kajian dan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) itu meminta pemerintah beekunjung ke Malaysia khusus untuk melihat bagaimana pengelolaan dana tersebut.

"Kita telat dari Malaysia 54 tahun. DPR juga perlu datang ke Malaysia untuk mempelajari undang-undangnya seperti apa, bagaimana antisipasi agar jadi lebih produktif," kata Zuhairi.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengingatkan untuk berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur.

"Di Malaysia, tabungan haji jadi lembaga keuangan syariah terbesar, leading sector-nya. Saya rasa pemerintah berproses ke sana," ujar dia.

Kompas TV Sekitar 400 calon jemaah haji asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, menjalani vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com