0
Kilas Daerah Banyuwangi

Daftar BPJS di Banyuwangi Cukup Datang ke Kantor Kecamatan

Kompas.com - 08/06/2017, 10:00 WIB
Firman Arif

Penulis

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali membuat terobosan. Kali ini, Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kantor kecamatan.
 
Kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat acara buka puasa bersama di Pendopo Shaba Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Selasa (6/6)
 
Bupati Anas mengatakan kerja sama ini dirintis untuk memudahkan masyarakat mengikuti program cakupan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health Coverage) yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat akan mendapat kemudahan mendaftar asuransi kesehatan di setiap kantor kecamatan.
 
“Warga tak perlu jauh-jauh ke kota. Cukup datang ke kantor kecamatan, warga bisa mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Bahkan, kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang  sudah jadi bisa diambil di kecamatan juga,” kata Anas.
 
Hasil kerjasama ini langsung disampaikan oleh Anas kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan serta warga yang hadir pada acara buka bersama.
 
Selama ini, dia melanjutkan, untuk menjadi peserta BPJS masyarakat harus mendaftar ke kantor BPJS yang berada di pusat kota.

Sementara, warga tinggal di berbagai kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota. Sehingga, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba di kantor BPJS.

Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat akan lebih mudah mendaftarkan diri. "Waktunya pun tidak banyak terbuang hanya untuk melakukan perjalanan ke kota untuk mendaftar menjadi peserta BPJS," ujar Anas.
 
Ia berharap perluasan akses pendaftaran ini bisa signifikan menambah peserta BPJS. Mengingat selama ini kepesertaan BPJS di Banyuwangi baru mencapai 800.031 orang.
 
"Ini salah satu cara kami meningkatkan peserta JKN. Selama ini, masih banyak warga yang tidak mengurus JKN lantaran harus menempuh perjalanan jauh ke kota," papar Anas.

Jika warga Banyuwangi memiliki kartu JKN, imbuh Anas, mereka tak perlu risau. Karena biaya kesehatannya sudah tertanggung oleh asuransi. Jika sakit, warga yang telah mendaftar sebagai peserta BPJS cukup menunjukkan kartu JKN di fasilitas kesehatan yang terdaftar.
 
Sementara itu, Kepala BPJS Divisi Regional VII Jawa Timur, dr. Handaryo menambahkan pihaknya sangat mendukung program bersama ini. Apalagi, Banyuwangi telah menjadi pilot project program Universal Health Coverage dari pemerintah untuk kawasan Jawa Timur.
 
Banyuwangi dipilih salah satunya karena pelayanan publik di sini telah menggapai tingkat kecamatan hingga desa.

"Terobosan ini kami yakini bisa lebih meningkatkan angka kepesertaan warga, apalagi pemerintah terus mendorong  warga untuk mendaftar JKN," jelas Handaryo.

Baca tentang

Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com