Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Pembangunan Infrastruktur Jadi Perdebatan di Masyarakat

Kompas.com - 23/05/2017, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan adanya sejumlah proyek pemerintah pusat yang terhambat karena mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Padahal, menurut Jokowi, proyek infrastruktur serupa di berbagai negara selalu berjalan mulus karena tidak mendapat pertentangan dari warganya.

"Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini," kata Jokowi saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jokowi mengatakan, harusnya prestasi yang diraih oleh pemerintah ini menjadi momentum positif bagi semua pihak.

 

(Baca: Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Siapa?)

Apalagi, pemerintah juga sebelumnya mendapat status investment grade atau layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia Standard and Poors (S&P). Ia menyayangkan jika upaya pemerintah membangun infrastruktur tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

"Kita mau membangun kereta api cepat (Jakarta-Bandung) jarak hanya 148 kilometer saja, sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun," sesal Jokowi.

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian Rp 27 triliun setiap tahunnya.

"Wong negara lain sudah bangun dan itu bermanfaat, kok masih kita debatkan itu apanya?" ucap Jokowi.

 

(Baca: S&P Beri Peringkat "Investment Grade" untuk Indonesia)

Padahal, lanjut Jokowi, pada tahun 1977, jalan tol Jagorawi sepanjang 50 Kilometer menjadi contoh bagi negara-negara lain seperti China dan Malaysia. Namun, negara-negara yang awalnya mencontoh Indonesia itu kini justru lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Hampir 40 tahun kita hanya bisa membangun jalan tol 780 km. Negara-negara tadi yang melihat kita, China contoh, sudah 280.000 km. Supaya bapak ibu dan saudara-saudara tahu dan bisa membandingkan berapa jauh kita sudah ditinggal," ucap Jokowi.

Kompas TV Infrastruktur Desa Masih Belum Layak

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com