Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Pembangunan, Pemda Diminta Tak Lupakan Jati Diri Daerah

Kompas.com - 22/05/2017, 13:12 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi percepatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah diingatkan agar melaksanakan program strategis nasional yang sudah ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Bagi pemerintah pusat intinya satu. Apa yang jadi program strategis pusat harus dilaksanakan dengan baik. Pastikan perencanaan anggaran dijalankan," kata Tjahjo.

(Baca: Mendagri Minta Pemda Bangun Infrastruktur Pendidikan yang Memadai)

"Program pemerintah pusat harus sukses di daerah. Antar-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan harus sinergis," ujar dia.

Meski demikian, percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu pun diminta tidak melupakan jati diri daerah.

"Ini harus dicek betul dengan baik. Sekarang banyak daerah mau bangun jalan tol. Contoh Indramayu kehidupan warung makan di pinggir jalan habis semua, mati semua," kata dia.

"Itu harus dipertimbangakan semua. Bangun sarana prasarana harus memperhatikan aspek masyarakat," lanjut dia.

(Baca: Kemendagri Minta Pemda Terapkan "E-Government" dalam Layani Publik)

Tjahjo menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat mengeluarkan izin pembangunan.

Walaupun, diakuinya, pemerintah daerah punya kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya.

"Kayak Natuna, jangan sampai salah memberikan izin, salah berikan kewenangan. Natuna itu pusat pertahanan dan perikanan," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kompas TV Mendagri Tjahjo Kumolo Bicara Soal Vonis Ahok (Bag. 2)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com