Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Ingatkan Isu SARA Rentan Dimanfaatkan Asing

Kompas.com - 22/05/2017, 12:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa negara lain mengambil peluang atas kegaduhan soal suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang terjadi di Indonesia.

Isu SARA, kata dia, paling mudah dipakai untuk provokasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Gatot saat memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Senin (22/5/2017).

"Mereka (asing) mengambil peluang karena yang paling mungkin di Indonesia dengan cara SARA, yang paling mudah dengan cara agama melalui cara provokasi," kata Gatot, Senin.

Gatot mengatakan, saat ini hukum seolah dihiraukan di Indonesia. Misalnya, soal penistaan agama. Penistaan agama merupakan pelanggaran hukum.

Namun di tanah air, penistaan agama bergeser pada isu SARA. Media sosial berperan besar atas fenomena itu.

"Dimobilisasi seolah-olah isu SARA, bukan hukum lagi. Media sosial ini, bukan hanya dalam negeri ke luar negeri, ini mengadu domba," tuturnya.

Indonesia, lanjut dia, merupakan tempat strategis untuk perkembangan ekonomi dan hal itu diakui dunia bahwa Indonesia termasuk 'the winning region'.

Sejumlah ancaman menyerang Indonesia, di antaranya permasalahan kependudukan, energi, narkoba, terorisme, radikalisme, imigrasi, hingga media sosial.

Adapun soal ancaman media sosial, objek-objek yang dijajah seringkali tak menyadari bahwa dirinya dijajah.

"Dan masuk sampai ke relung-relung rumah tangga, enggak bisa Bapak, Ibu mencegah anak-anaknya enggak pakai HP," kata Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com