Wiranto: Kami Awasi Sepak Terjang HTI yang Tak Sesuai Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya anggapan bahwa pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wiranto menegaskan, keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI tidak dilakukan secara tiba-tiba. Keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari proses yang cukup panjang dalam rangka mengawasi sepak terjang berbagai organisasi kemasyarakatan.

"Keputusan pemerintah tidak tiba-tiba, tapi kelanjutan dari proses yang panjang. Kami mengawasi sepak terjang berbagai ormas termasuk HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

"Kami ikuti sepak terjangnya apa sesuai ikrar UU ormas, apakah paralel sesuai napas NKRI dan tujuan nasional," kata dia.

Pemerintah, lanjut Wiranto, sudah mempelajari gerakan politik HTI yang mengusung ideologi khilafah. Wiranto menyebut ideologi khilafah yang diusung HTI bertujuan untuk meniadakan nation state (negara bangsa).

Secara jelas, kata Wiranto, HTI berupaya mendirikan Negara Islam dalam konteks yang luas, sehingga negara dan bangsa dianggap absurd. Ini termasuk negara Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945.

"Dari hasil pengamatan kami, dari kami mempelajari berbagai literatur, konsep ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state, untuk mendirikan Negara Islam dalam konteks luas," kata Wiranto.

"Sehingga negara bangsa menjadi dianggap absurd termasuk Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Di sini kita harus paham bahwa ideologi khilafah ingin meniadakan nation state atau negara bangsa," ucapnya.

(Baca: Wiranto: Ideologi Khilafah HTI Ingin Meniadakan Negara Bangsa)

Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mempertanyakan alasan pemerintah yang dianggapnya tiba-tiba.

HTI tidak pernah mengira, sebab selama ini tidak ada yang mempermasalahkan kehadiran HTI selama lebih dari seperempat abad beraktivitas di Indonesia.

Menurut Ismail, HTI juga tidak pernah melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

"Oh sangat tiba-tiba, bahkan kalau kita coba hitung, itu ekskalasinya hanya hitungan hari. Persisnya setelah 19 April 2017 (pencoblosan tahap dua Pilkada DKI Jakarta)," ujar Ismail saat ditemui Kompas.com sehari usai pengumuman upaya pembubaran HTI, Selasa (9/5/2017).

(Baca juga: Keinginan Pemerintah Bubarkan HTI Dinilai Terlalu Reaktif)