Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Gelar Pelantikan Lima Gubernur Jumat Ini

Kompas.com - 09/05/2017, 21:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan ada lima gubernur hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 yang dilantik pada hari Jumat besok (12/5/2017) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"Jumat sore, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, termasuk wakil gubernur Riau yang kosong," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Lima gubernur itu dilantik terlebih dahulu karena akhir masa jabatan (AMJ) telah habis dengan waktunya yang bervariasi. Antara lain, Gubernur Banten habis pada 11 Januari 2017, Gubernur Gorontalo pada 16 Januari 2017, Gubernur Papua Barat pada 17 Januari 2017.

Selain itu, Gubernur Sulawesi Barat pada 14 Desember 2016, kemudian Gubernur Bangka Belitung habis pada 7 Mei 2017.

"Jadi tahap pertama ini memang yang sudah habis masa jabatannya (sampai Mei ini)," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

(Baca juga: Pilkada Serentak Berikutnya Digelar 27 Juni 2018)

Sementara, untuk para bupati/wali kota terpilih juga akan dilantik secara serentak oleh gubernur setempat di ibu kota provinsi masing-masing. 

"Untuk bupati/wali kota pelantikan dilaksanakan seusai pelantikan gubernur/wakil gubernur. Sama serentak tapi mundur di tanggal 22 Mei 2017," kata dia.

Tak hanya itu, ada juga kepala daerah yang AMJ-nya segera habis. Pelantikan bupati/wali kota tersebut akan disesuaikan dengan AMJ masing-masing daerah. 

Antara lain, Kota Salatiga, Kabapaten Banjarnegara, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Lembata.

 

Kompas TV Menteri Dalam Negeri RI Tjahajo Kumolo menyatakan terjadi pembengkakan dana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com