Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anwar Abbas Usulkan Pembentukan Fraksi MUI di DPR

Kompas.com - 26/04/2017, 18:43 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan adanya fraksi MUI di DPR. Menurut Anwar, usul pembentukan fraksi MUI di DPR bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam rapat pleno ke-17 Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

"Fraksi itu untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu ajaran islam itu tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya menguntungkan umat Islam tapi juga menguntungkan seluruh umat manusia jadi semua akan merasakan nikmatnya," ujar Anwar.

Anwar menuturkan, jika disepakati fraksi MUI ini nantinya akan mengemban misi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Baca: Islam di Indonesia sangat Toleran, Dikagumi Dunia Luar...)

Selain itu, Fraksi MUI juga tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam, tetapi semua agama. Anwar pun memastikan MUI sebagai lembaga agama tidak terlibat dalam politik praktis, sebab fraksi MUI akan diisi oleh anggota-anggota parpol yang ada di DPR.

Dengan begitu diharapkan produk perundang-undangan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Ya enggak (berpolitik), ini kan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Jadi DPR dalam buat kebijakan memperhatikan kemanusiaan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan," tutur Anwar.

(Baca: Tarik Ulur Dukungan Partai Islam di Pilkada Jakarta)

"Banyak di DPR sana produk perundangan-undangannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Buktinya Muhammadiyah melakukan judicial review pada UU Minerba," kata dia.

Rapat Pleno ke-17 itu mengangkat tema "Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam". Sejumlah petinggi partai Politik terlihat hadir, antara lain Wasekjen PDI P Achmad Basarah, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin.

Kompas TV Dewan Pertimbangan MUI Rapat Pleno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com