Dibutuhkan Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sosial sekaligus dosen Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati berpendapat, saat ini dibutuhkan upaya rekonsiliasi nasional oleh para elite politik pasca penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya potensi polarisasi di masyarakat yang semakin parah, mengingat panasnya situasi saat sebelum dan sesudah Pilkada.

Ditambah lagi dengan menguatnya isu SARA. Persoalannya, isu SARA menyebar juga ke beberapa daerah, tidak hanya Jakarta.

"Elit perlu menjadi contoh untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Apalagi dengan menguatnya isu SARA belakangan ini. Memang perlu waktu untuk berkeliling ke daerah dan mendengarkan masyarakat," ujar Devie saat berbicara dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: "Mengobati Luka Pilkada" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

Baca: Anies-Sandi Punya Program 100 Hari untuk Rekonsiliasi Pendukung

Devie menjelaskan, pilihan untuk melakukan rekonsiliasi nasional harus dilakukan oleh para elit politik. Rekonsiliasi nasional bisa dilakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah.

Para elit politik harus menjelaskan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses Pilkada hanya merupakan bagian dari kontestasi politik, terlepas dari isu kesukuan dan agama.

Menurut Devie, cara tersebut efektif sebab hubungan patron klien masih kental di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Baca: Usai Bertemu Ahok, Anies Ingin Ada Rekonsiliasi Antar Pendukung

Artinya, masyarakat akan cenderung mendengarkan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar.

"Elit politik harus meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada hanya menjadi bagian dari kontestasi politik," tutur Devie.