Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu Awasi Pilkada DKI, Bawaslu RI Datangkan Anggota dari Daerah

Kompas.com - 18/04/2017, 20:01 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya meminta kepada anggota Bawaslu di 33 Provinsi untuk ikut membantu mengawasi jalannya pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4/2017).

Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat besarnya kompleksitas Pilkada Jakarta.

"Dari 33 Provinsi kirimkan satu anggota Bawaslu untuk membantu teman-teman DKI melakukan pemantauan dan pengawasan. Sudah tersebar bahwa komplesitas di Jakarta sangat besar, head to head seperti Pilpres kemarin," kata Rahmat di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Rahmat menuturkan, dengan kapasitasnya dalam menangani Pilkada, anggota Bawaslu dari provinsi lain dapat memberikan masukan jika terjadi kendala saat pemilihan suara berlangsung. Namun, kendali pengawasan tetap berada di Bawaslu Jakarta.

"Peran mereka memberikan advice dan membantu juga kalau ada misalnya ada kesulitan, mencatat pelanggaran juga boleh. Tapi tidak bisa menindak," ucap Rahmat.

Menurut Rahmat, para anggota Bawaslu Provinsi itu akan disebar di tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Penempatannya akan ditentukan oleh Bawaslu Jakarta. Kriteria penyebaran, lanjut Rahmat, ditentukan berdasarkan potensi pelanggaran yang akan terjadi.

Selain itu, juga daerah yang rawan terjadi politik uang.

"Daerah yang penyebaran sembakonya besar. Daerah pertemuan antara paslon A dan B. Itu pasti ada daerah rawan walau kami berharap tidak ada hal-hal negatif di situ," ujar Rahmat.

Rahmat menyebutkan, para anggota Bawaslu Provisni itu juga nantinya akan berkeliling ke beberapa TPS, terutama menjelang berakhirnya masa pemungutan suara.

Kompas TV Seruan damai di pilkada DKI Jakarta putaran kedua terus diserukan oleh sejumlah kalangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com