Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deflasi Diprediksi Tak Bertahan Lama

Kompas.com - 03/04/2017, 18:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik mencatat deflasi terhadap data indeks harga konsumen (IHK) pada Maret 2017. Namun kondisi itu diprediksi tidak akan berlangsung lama. 

Presiden Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Didik J Rachbini bahkan menyebut, inflasi akan kembali terjadi dalam waktu dekat.

“Lebaran inflasi lagi nanti. Naik turun kan biasa, lebaran akan ada kenaikan lagi. Tapi kalau kita bisa mengontrol inflasi lebih bagus,” kata Didik di Kantor Wapres, Senin (3/4/2017).

Ia berharap, pemerintah memastikan suplai barang kebutuhan pokok tercukupi untuk mencegah inflasi.

Pasalnya, ada kecenderungan para pedagang akan berspekulasi ketika lebaran.

“Kalau suplainya kurang dia (harga) naik. Itu insting dagang kecil-kecilan. Tapi itu bisa diredam kalau pemerintah siap,” kata dia.

BPS mencatat data indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi pada Maret 2017 sebesar 0,02 persen.

(Baca: Di Luar Dugaan, Terjadi Deflasi 0,02 persen Pada Maret 2017)

Periode yang sama tahun lalu, IHK justru mengalami inflasi sebesar 0,19 persen. Menurut Kepala BPS Suharyanto hal ini di luar dugaan perkiraan sejumlah pihak termasuk para ekonom.

Deflasi 0,02 pada Maret 2017 didorong oleh terjadinya deflasi pada kelompok bahan makanan dan transportasi.

Masing-masing menyumbang deflasi 0,14 persen dan persen 0,03 persen. Komoditas yang menyumbang deflasi diantaranya cabai merah, beras, cabai rawit, ikan segar, telur, dan bawang putih.

Kompas TV Penurunan Harga BBM Memicu Deflasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com