Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Survei Indo Barometer, Jokowi Masih Dianggap "Boneka" PDI-P

Kompas.com - 22/03/2017, 18:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Cerita Dibalik Sering Mogoknya Mobil Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Indo Barometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar yakni 66,4 persen. Masih ada 32 persen lainnya yang mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Dalam pertanyaan terbuka, responden mengungkapkan alasan ketidakpuasan itu.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, jawaban tertinggi responden yaitu lapangan pekerjaan masih terbatas (14,3 persen).

Sementara itu, peringkat kedua alasan ketidakpuasan dengan angka 12,3 peraen yaitu kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu. Istilah "presiden boneka" ternyata masih belum lepas dari Jokowi.

Di masa kampanye hingga awal pemerintahannya, Jokowi disebut sebagai boneka partai, yang maksudnya mudah diatur-atur oleh PDI Perjuangan, partai yang mengusungnya.

"Alasan publik tidak puas kinerja presiden Jokowi karena dianggap boneka PDI-P dengan 9,9 persen," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, alasan lainnya dalam urutan selanjutnya yakni belum bisa mengatasi masalah ekonomi (9,2 persen), harga kebutuhan mahal (8,7 persen), masih banyak korupsi (8,5 persen).

Alasan lain, penegakan hukum tidak netral (6,9 persen), menguntungkan China (6,6 persen), terlalu pro Ahok (4,8 persen), bantuan masih kurang tepat sasaran (4,5 persen), kurang tegas dalam memimpin (3,4 persen) hingga masih kurangnya perhatian untuk pendidikan (3,2 persen).

(Baca juga: Survei: 57,8 Persen Ingin Jokowi Kembali Terpilih pada Pilpres 2019)

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Jokowi bukan boneka partai sebagaimana yang disebutkan dalam survei. Ia menyebut Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena taat pada konstituen dan konstitusi.

Jokowi juga dibebaskan menjalin hubungan dengan siapa saja dan negara apa saja tanpa berpihak atau terikat pada satu negara tertentu.

"Tidak ada kekuatan dominan. Keseimbangan tetap terjaga," kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah bahwa Jokowi hanya menurut saja dengan partainya, sehingga diistilahkan seperti boneka.

Padahal, kata Agung, sifat Jokowi yang kental budaya Jawa membuatnya seolah menuruti semua keinginan partai.

"Dia Jawa tulen, lebih ewuh pakewuh (rasa segan). Bukan karena saya dukung beliau, kenyataannya beliau berani berbeda," kata Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Putusan MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Beri Masukan

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Soal Kemungkinan PDI-P Usung Anies di Jakarta, Puan: Menarik juga

Nasional
Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Respons Temuan BPK, BP Tapera Klaim Sudah Kembalikan Simpanan Rp 567,4 M ke Peserta

Nasional
JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

JKN Jadi Syarat Pembuatan SIM, Begini Prosesnya...

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI, Golkar Mau Lihat Hasil Survei Dulu

Nasional
Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Nasional
Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com