Masa Jabatan Komisioner KPU Berpotensi Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan adanya kemungkinan perpanjangan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012 - 2017.

Pertimbangan untuk memperpanjang, kata Fadli, karena berkembang opsi bahwa Komisi II DPR baru akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah Undang-Undang Pemilu baru rampung.

Rencananya, Undang-Undang Pemilu yang baru selesai pada 12 April 2017.

(Baca: Ketua KPU Harap Uji Kelayakan Calon Komisioner KPU Disegerakan)

"Kalau disepakati itu misalnya menunggu undang-undang, itu yang (komisioner) lama diperpanjang, bisa saja," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Fadli, hal itu bisa saja dilakukan bila ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Terlebih saat ini juga ada wacana penambahan Komisioner KPU dari tujuh menjadi sembilan orang.

Alasan penambahan, KPU dinilai membutuhkan komisioner lebih banyak lantaran pemilu 2019 digelar serentak.

Karena itu, nantinya pemerintah disarankan untuk menerbitkan payung hukum baru agar perpanjangan masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu periode ini sah dan tidak melanggar hukum.

"Ya nanti dikaji, saya kira tidak masalah, daripada terjadi kekosongan, dan undang-undang baru sedang dibahas, saya kira ini situasi yang tidak normal kan, untuk itu perlu dikasih jalan keluar. Nanti dikaji apakah bisa dilakukan dengan payung hukum yang ada," lanjut Fadli.

Beberapa waktu lalu sejumlah anggota mengusulkan agar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ditunda, setidaknya menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu tuntas.

Salah satu alasannya adalah untuk mengantisipasi munculnya norma baru terkait seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, pendapat para anggota akan didengar Senin nanti.

(Baca: Komisi II Kemungkinan Tolak Calon Komisioner KPU-Bawaslu, Ini Alasannya)

"Yang menjadi dilema untuk Komisi II adalah pembahasan RUU Pemilu belum selesai sementara kami dihadapkan dengan selesainya masa bakti KPU sekarang, yakni 12 April," ujar Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.

Meski begitu, ia meyakini pihaknya dapat mencari jalan keluar yang terbaik tanpa harus bertentangan dengan undang-undang yang ada.

"Jadi tunggu saja setelah Senin, kemudian agenda-agenda selanjutnya di Komisi II," kata politisi Partai Golkar itu.