Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Lintas Agama Tanda Tangani Komitmen Anti-perbudakan Modern

Kompas.com - 14/03/2017, 13:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh lintas agama yang mewakili seluruh agama yang diakui di Indonesia, menandatangani komitmen perlawanan terhadap perbudakan modern yang berkembang di dunia, Selasa (14/3/2017).

Proses penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Kegiatan yang digagas Universitas Paramadina dan Global Freedom Network (GNF) ini dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap perbudakan modern.

Hal itu juga sesuai dengan rumusan dalam Sustainable Development Goals.

“Terlebih karena melawan perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, dimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 ‘kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’,” kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Sementara itu, Chairman of GNF Andrew Forrest berharap, penandatanganan tersebut dapat menginspirasi pemerintah serta para pelaku bisnis untuk bergabung dalam perlawanan terhadap perbudakan modern.

(Baca: Tokoh Lintas Agama Minta Pemerintah Waspadai Perbudakan Modern)

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan menyambut baik keberanian dan keyakinan mereka dalam bekerja sama dalam mengakhiri perbudakan modern,” kata Forrest.

Dalam kesempatan itu, GNF yang baru saja diluncurkan di Indonesia, juga menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Sebagai salah satu sosok generasi muda dan seniman yang cukup bersinar, Maudy diharapkan dapat menyebarkan pesan dari aksi tersebut kepada seluruh generasi muda.

Ada pun Wapres Jusuf Kalla menekankan, pentingnya percepatan pembangunan bangsa.

Menurut Kalla, hanya bangsa yang maju yang cenderung lebih cepat mengurangi perbudakan. Untuk diketahui, berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern.

Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan yang kerap ditemukan di Indonesia seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan perbudakan di laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com