JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan fatwa terkait polemik status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Status Basuki alias Ahok dipersoalkan karena Kementerian Dalam Negeri belum menonaktifkannya, meski telah menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menerima fatwa tersebut.
Saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin siang, Mendagri mengatakan, isi fatwa MA bersifat rahasia.
"Ya surat itu kan rahasia negara, enggak bisa saya umumkan. Tapi sudah saya terima," ujar Tjahjo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang memiliki tugas pokok dan fungsi administrasi, mengaku tidak mengetahui apa isi fatwa MA tersebut.
Pratikno belum menerima fatwa itu.
"Saya tidak tahu. Saya akan cek Mendagri. Tapi sampai Jumat yang lalu, belum saya terima. Jadi kami belum mengetahui perkembangannya," ujar Pratikno saat ditemui wartawan di Wisma Negara, Senin siang.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo akan mengecek soal apakah fatwa MA tersebut benar-benar sudah di tangan Presiden atau belum.
"Saya akan cek dulu," ujar dia.
Sementara, Presiden Jokowi menunggu fatwa MA dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentukan sikap soal status Ahok.
Pemerintah akan berpegang pada dua landasan hukum tersebut untuk memutuskan apakah akan menonaktifkan Basuki atau meneruskannya menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga terpilihnya gubernur baru.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
