Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsono Ungkap Alasan Banyak Pemilih di DKI yang Belum Terdaftar

Kompas.com - 02/02/2017, 21:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, banyak pemilih di Jakarta yang belum terdaftar karena sebagian besar tinggal di apartemen dan ada pula yang menjadi korban penggusuran.

Karena tinggal di apartemen, banyak warga yang belum terdata sebab alamatnya tidak tercantum jelas seperti rumah tapak.

Bagi mereka yang digusur, sebagian besar disinyalir telah kembali ke kampung halaman.

"Bagi mereka yang belum mendaftar, kebanyakan karena tinggal di apartemen-apartemen. Berikutnya korban penggusuran, ternyata pulang kampung, dan dicari enggak ada," kata Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Namun, ia mengaku saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah antisipasi mengenai hal tersebut.

Saat ini, ia telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendatangi apartemen-apartemen yang ada di Jakarta untuk melakukan pendataan.

"Jadi, kami kejar sekarang mereka berada di mana, dan bagi mereka yang belum mendaftar, di apartemen-apartemen kami panggil, atau kami jemput untuk didata," ujar Sumarsono.

"Jika belum melakukan perekaman E-KTP, kami proses langsung agar bisa mendapat surat keterangan dari Disdukcapil. Itu semua dalam rangka memenuhi hak pilih," kata dia.

Sementara itu, ia mengaku masih kesulitan memproses pemilih yang digusur karena saat ditelusuri ke lokasi penggusuran juga tidak jelas keberadaannya.

"Intinya kami terus berusaha supaya semua bisa mendapat hak pilih dengan terdaftar secara resmi. Kami masih kejar terus warga Jakarta yang belum terdaftar," ujar Sumarsono.

Kompas TV Polisi Perketat Pengamanan Kampanye Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com