Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Mengaku Pernah Diberi Tahu Teleponnya Disadap

Kompas.com - 01/02/2017, 17:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan pernyataan tim pengacara Gubernur nonaktif DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapan telepon antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

SBY mempersoalkan sumber bukti percakapan telepon antara dirinya dan Ma'ruf yang diklaim dimiliki oleh pengacara Ahok. 

Menurut SBY, jika transkrip tersebut didapatkan dari cara menyadap, itu adalah kegiatan ilegal.

"Itu adalah kejahatan serius di negara mana pun," kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY: Ada Bukti Percakapan dengan Ma'ruf Amin, Itu Sebuah Kejahatan)

Lebih jauh, SBY mengaku pernah diingatkan oleh seseorang bahwa teleponnya disadap.

"Saya mendengar pada awal September setelah kembali dari Jateng dan Jabar, saya diberi tahu, 'Pak SBY, hati-hati telepon Bapak dan anggota tim lain disadap'," ujar SBY menirukan orang yang mengingatkannya.

Lalu, Presiden keenam RI ini menceritakan, satu bulan lalu salah seorang sahabatnya tak berani menerima telepon dari dirinya.

"Karena diingatkan lingkar kekuasaan bahwa telepon kami disadap," ujar SBY.

Karena kekhawatiran penyadapan itu, SBY dan koleganya tersebut berkomunikasi lewat utusan.

"Tetapi, saya belum yakin apa iya telepon saya disadap," kata dia.

Menurut SBY, presiden dan mantan wakil presiden mendapat pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden. Karena itu, dia mengaku tak terlalu yakin bahwa teleponnya disadap.

"Tetapi, kalau betul-betul disadap, segala pembicaraan dan kegiatan, strategi, dan rencana akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali," kata ayah Agus Harimurti Yudhyono ini.

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

Sebelumnya, pada persidangan perkara penodaan agama, pengacara Ahok, Humprey Djemat, menyatakan bahwa SBY telah menelepon Ma'ruf sebelum Ma'ruf melakukan pertemuan dengan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Halaman:
Baca tentang



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com