Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Kembali Dapat Pinjaman 2 Miliar Dollar AS Per Tahun dari ADB

Kompas.com - 01/02/2017, 13:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank Takehiko Nakao di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (1/12/2017).

Pertemuan berlangsung secara tertutup sekitar satu jam.

Dikutip dari siaran pers resmi ADB, dalam pertemuan itu, Nakao menegaskan kembali komitmen ADB untuk mengalokasikan pinjaman untuk pemerintah Indonesia sekitar 2 miliar dollar AS per tahunnya dalam jangka menengah.

Nakao memuji pemerintah atas kebijakan ekonomi yang telah diambil di tengah ketidakpastian keuangan global.

Seiring dengan terus membaiknya investasi swasta dan masih kuatnya tingkat konsumsi di Indonesia, ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1 persen pada 2017, naik dari 5,0 persen tahun lalu.

Sementara inflasi yang menurun ke 3,5 persen tahun lalu, diperkirakan akan naik tipis ke 4 persen tahun ini.

"Saya sangat terkesan dengan komitmen kuat pemerintah terhadap reformasi kebijakan, yang membuat bertambahnya kepercayaan pasar dan lebih banyak rakyat Indonesia Indonesia memperoleh manfaat dari peningkatan ekonomi," kata Nakao.

Sejak September 2015, Indonesia telah meluncurkan 14 paket kebijakan ekonomi. Nakao mencatat hasil nyata yang diperoleh dari paket reformasi tersebut, termasuk perbaikan posisi Indonesia dalam pemeringkatan kemudahan berusaha.

Sampai dengan akhir 2016, lebih dari 500 perusahaan telah memanfaatkan direvisinya daftar negatif investasi, dengan investasi yang direncanakan hingga senilai 12.9 miliar dollar AS.

Peraturan terkait penetapan upah minimum juga telah mempermudah dunia usaha memperkirakan biaya usahanya. Sebagai salah satu negara pendiri Asian Development Bank (ADB) pada 1966, Indonesia telah menerima 31.8 miliar dollar AS dalam bentuk pinjaman negara maupun non-negara, serta 3,2 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan teknis dan hibah.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan kepada Indonesia senilai 1.75 miliar dollar AS, 7termasuk 17 Juta dollar AS dalam bentuk hibah. Sebesar 1,27 miliar dollar AS di antaranya diperuntukkan bagi pemerintah.

Operasi sektor swasta ADB pada 2016 sejumlah 475 juta dollar AS, terdiri atas pinjaman dan investasi ekuitas di sejumlah proyek panas bumi dan gas guna mendukung opsi bahan bakar rendah karbon bagi Indonesia.

Kompas TV Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 323 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com