JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak, termasuk organisasi masyarakat menghormati sikap pemerintah negara lain yang disampaikan melalui kedutaan besar negara tersebut.
Ia mengatakan, pernyataan yang disampaikan kedutaan besar, merupakan sikap resmi pemerintah dan rakyat suatu negara.
“Tentu, dia kan perwakilan negara Palestina otomatis termasuk rakyatanya,” kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (27/1/2017).
Pernyataan Wapres ini menanggapi sikap Kedutaan Besar Palestina yang menyesalkan pengibaran bendera nasionalnya dalam sejumlah aksi unjuk rasa terkait urusan dalam negeri Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.
(Baca: Menteri Agama Imbau Pendemo Tak Bawa Bendera Palestina)
Dalam sejumlah aksi, sebagian pengunjuk rasa membawa bendera Palestina di antara bendera atau lambang organisasi mereka.
Seperti diberitakan BBC Indonesia, bendera Palestina terlihat berkibar di depan Polda Metro Jaya awal pekan ini di tengah massa Front Pembela Islam saat Rizieq Shihab menjalani pemeriksaan kasus simbol palu arit di lembaran uang rupiah.
Wapres beranggapan wajar, bila Kedubes Palestina menyesalkan tindakan tersebut. Pasalnya, aksi massa yang dilakukan ormas itu tidak berkaitan dengan Palestina.
“Soal bendera itu, kalau tidak ada konteksnya ya tidak boleh. Kalau demo untuk membela Palestia ya silahkan,” kata Kalla.
(Baca: Kedubes Palestina Sesalkan Penggunaan Benderanya dalam Unjuk Rasa di Jakarta)
“Kalau bendera Indonesia dibawa-bawa demo di luar negeri yang tidak ada urusan dengan Indonesia, ya tentu kita protes dong. Apa urusannya?” lanjut dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.