Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/01/2017, 22:28 WIB

Oleh: Akbar Tandjung

 

Pemberitaan Kompas (14/1), ”Perekrutan Calon Jadi Penentu”, menggarisbawahi perkembangan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu terkait pentingnya konvensi sebagai metode penjaringan calon presiden dan wakil presiden di internal masing-masing partai politik peserta pemilu.

Sebagai perbandingan, Kompas juga mengetengahkan ulasan tentang pemilihan pendahuluan atau primary dalam tradisi pemilihan Presiden AS. Pemberitaan Kompas (16/1), ”Konvensi Diusulkan”, kembali mengetengahkan perkembangan menguatnya gagasan penerapan metode konvensi dalam pembahasan RUU itu oleh beberapa fraksi.

Secara umum dapat dicatat bahwa dalam metode konvensi, proses menghadirkan capres dan cawapres dilakukan secara bottom up atau dari bawah ke atas dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) partai yang bersangkutan.

Konvensi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan di mana partai membuka kesempatan bagi segenap tokoh bangsa ikut berkiprah di dalamnya. Dengan demikian, metode konvensi menegaskan penguatan kelembagaan partai sebagai basis perekrutan kepemimpinan nasional. Konvensi juga menegaskan bahwa partai bukan entitas yang eksklusif, melainkan inklusif dalam fungsi perekrutan politiknya. Melalui konvensi, partai memberi kesempatan kepada para tokoh terbaik bangsa berkompetisi sebagai kandidat presiden.

Jadi, konvensi dilakukan bukan sekadar demi kebaikan partai bersangkutan dalam memperkuat kelembagaannya, melainkan juga memberikan ruang bagi kehadiran kandidat pemimpin nasional yang berkualitas melalui suatu proses politik yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Karena itu, mengemukanya gagasan konvensi dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu saat ini seyogianya disambut positif.

Konvensi Partai Golkar

Gagasan tentang konvensi tentu saja mengingatkan kita pada pengalaman Partai Golkar. Dalam sejarah politik Indonesia, metode konvensi pertama kali dilakukan Partai Golkar saat saya memimpin partai ini (1998-2004). Terlepas dari berbagai kekurangan, Partai Golkar telah memelopori mekanisme perekrutan kandidat presiden secara terbuka melalui konvensi. Konvensi tersebut telah memperoleh banyak apresiasi dari ilmuwan politik yang memandangnya sebagai inovasi atau terobosan politik yang konstruktif.

Penyelenggaraan konvensi Partai Golkar tak lepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas. Wacana mengenai konvensi memang mengemuka di internal Partai Golkar saat itu. Sebagai ketua umum, saya sangat mengapresiasi gagasan konvensi yang diperkuat pengalaman konvensi di AS. Golkar bertekad hendak mengambil kepeloporan dalam menghadirkan kandidat presiden yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan demokratis.

Konvensi Partai Golkar telah mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai ini. Hal ini dibuktikan Partai Golkar sebagai pemenang utama Pemilu 2004 dengan dukungan 24.480.757 suara atau 129 dari 550 kursi di DPR.

Konvensi diikuti oleh puluhan tokoh, termasuk cendekiawan Nurcholish Madjid yang karena alasan tertentu mengundurkan diri. Konvensi diselenggarakan melalui dua putaran pemilihan. Pada putaran pertama terseleksi nama-nama Akbar Tandjung, Wiranto, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan Sultan Hamengku Buwono X. Pada putaran kedua, tinggal Akbar Tandjung dan Wiranto, di mana konvensi akhirnya dimenangi Wiranto.

Terkait realitas tersebut, sejarah kepemimpinan politik Indonesia pun mencatat bahwa para alumni konvensi kemudian mampu berkiprah menjadi elite-elite politik utama di Indonesia dewasa ini. Wiranto yang pernah menjadi capres dari Partai Golkar hasil konvensi mendirikan Partai Hanura dan kini menjabat Menko Polhukam.

Prabowo Subianto, yang mendirikan Partai Gerindra, juga pernah menjadi capres. Jusuf Kalla juga pernah menjadi capres, saat ini menjadi wakil presiden. Aburizal Bakrie pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Surya Paloh mendirikan Partai Nasdem. Ini menunjukkan bahwa konvensi Partai Golkar, bagaimanapun, telah menjadi candradimuka kepemimpinan nasional.

Konsekuensi

Sayangnya, dalam perkembangannya metode konvensi ditiadakan. Sebagai penggagas dan pihak yang pernah menyelenggarakan dan terlibat sebagai peserta konvensi, saya sangat menyayangkan tak dilanjutkannya tradisi ini. Kalaupun ada kekurangan dan keterbatasan, mestinya konvensi tetap dipertahankan dengan membenahi sistem dan format penyelenggaraannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com