Aparatur Sipil Negara di Kota Akan Didistribusikan ke Daerah Terpencil

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang menumpuk di kota-kota besar akan didistribusikan ke daerah terpencil, perbatasan, hingga pulau terluar.

Demikian kesimpulan rapat terbatas mengenai manajemen ASN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, ia sudah diberi tugas oleh Presiden untuk memetakan jumlah ASN di setiap daerah.

(Baca: Jokowi Instruksikan Jual Beli Jabatan ASN Diberantas Tuntas)

Nantinya, bisa diketahui daerah mana yang jumlah pegawai pemerintahnya berlebih dan yang kekurangan pegawai.

"Daerah yang pegawainya berlebih, terutama daerah-daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen, pegawainya kita distribusikan ke daerah-daerah lain," kata Asman seusai rapat.

Asman mengatakan, distribusi ini khususnya akan diprioritaskan untuk guru. Sebab, banyak guru berstatus pegawai negeri yang menumpuk di kota-kota besar.

"Jadi, bagaimana nanti di desa-desa, di wilayah perbatasan juga, jangan sampai diangkat gurunya, dalam beberapa bulan kemudian pindah lagi ke kota," ucap Asman.

Nantinya, lanjut Asman, perekrutan ASN baru juga akan diprioritaskan untuk daerah terpencil.

Akan ada juga aturan yang mengikat agar ASN yang sudah ditempatkan di daerah terpencil tidak bisa berpindah tempat.

(Baca: Jokowi: Jangan Sampai Daerah Terpencil Kekurangan ASN)

"Kalau dia diproyeksikan di garda depan, terutama daerah perbatasan, ya memang dia harus jadi guru selamanya di situ. Jadi, jangan pindah ke kota," ucap Asman.

"Kalau sekarang kan, begitu diangkat tiga bulan, kemudian gurunya berpindah dengan cara macam-macam ke kota. Nanti kurang lagi guru kita," katanya.