Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akun Twitter FPI Diblokir, Ini Kata Menkominfo

Kompas.com - 17/01/2017, 16:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku tidak tahu-menahu mengenai pemblokiran akun Twitter yang berafiliasi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Saya malah enggak tahu. Harus dicek juga itu siapa," kata Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Rudiantara mengatakan, keputusan Twitter untuk memblokir suatu akun tidak hanya berdasarkan permintaan pemerintah.

Twitter juga bisa memblokir akun apabila banyak masyarakat atau netizen yang melapor.

"Masyarakat kan boleh nge-tag, bahwa ini masuk hate speech, pornografi atau apa, bisa nge-tag. Karena banyak masyarakat (melaporkan), akhirnya Twitter memberlakukan itu. Saya terus terang tidak tahu itu," ucap Rudiantara.

"Saya enggak tahu, terus terang, apakah dari pemerintah apakah dari masyarakat, daripada saya salah," katanya.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyayangkan pemblokiran terhadap tiga akun Twitter yang berafiliasi dengan FPI.

Padahal, menurut dia, selama ini Twitter tidak mudah melakukan pemblokiran akun tanpa prosedur yang berlaku.

(Baca: Akun FPI Diblok, Rizieq Tagih Penjelasan dari Twitter)

Akun-akun yang diblokir di antaranya @DPP_FPI, @syihabrizieq, dan @HumasFPI.

Jika pemblokiran ini karena ada permintaan dari pihak pemerintah, kata Rizieq, harus ada penjelasan kepada FPI.

"Ini harus jelas karena ini mengebiri kebebasan pers, mengebiri daripada akses informasi untuk masyarakat," ujar Rizieq.

Kompas TV Ini 9 Tuntutan yang Diajukan oleh Massa FPI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com