Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Cek Fisik Masjid Al Fauz, Apa yang Dicari?

Kompas.com - 17/01/2017, 15:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelidik Bareskrim Polri sempat beberapa kali mendatangi Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kedatangan polisi guna mengecek fisik bangunan masjid. 

Polisi mengendus dugaan korupsi dalam pembangunan masjid yang menggunakan anggaran daerah tahun 2010-2011. 

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tujuan cek fisik ialah untuk melihat spesifikasi bangunan masjid tersebut.

"Ahli nanti menilai apakah konstruksi sesuai dengan spesifikasi atau tidak," ujar Boy di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

(Baca: Sylvi Siap Dimintai Keterangan oleh Penegak Hukum soal Masjid Al Fauz)

Saat cek fisik pada Senin (18/1/2017), petugas sempat membongkar tiang. Menurut Boy, pembongkaran itu karena penyelidik ingin memeriksa apakah bangunan tersebut punya konstruksi yang layak dan sesuai dengan anggarannya.

Berdasarkan kontrak, biaya untuk membangun masjid tersebut sebesar Rp 27 miliar dan ada penambahan senilai Rp 5,6 miliar pada 2011.

"Sedang dicari apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan," kata Boy.

Selanjutnya, penyelidik akan mempelajari dokumen kontrak pembangunan dan sejumlah dokumen lainnya.

Selain itu, sejumlah pihak yang berkenaan langsung dengan pembangunan masjid itu juga akan diundang untuk dimintai keterangan.

Polisi, kata Boy, ingin mencari tahu apakah proses yang dijalankan normal atau sesuai dengan ketentuan hukum. Dari situlah akan diketahui adanya unsur pelanggaran hukum atau tidak.

"Misalkan panitia lelang, jadi mendengarkan proses yang dijalankan seperti apa," kata Boy.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, ada kelebihan anggaran dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Saefullah menjelaskan, pembangunan Masjid Al Fauz dimulai pada 3 Juni 2010 dengan kontrak sebesar Rp 27 miliar.

(Baca: PKB: Jangan Manfaatkan Kasus Masjid Al Fauz untuk Kepentingan Pilgub)

Pada 2011, ada tambahan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar. Saefullah menjelaskan, anggaran kedua itu sudah menjadi tanggung jawabnya setelah menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

Sebelum digunakan, ternyata audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai ada kelebihan anggaran sebesar Rp 108 juta dari pembangunan Masjid Al Fauz tahun 2011.

Pemkot Jakarta Pusat disebut sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke kas daerah.

Kompas TV Usut Dugaan Korupsi, Bareskrim Cek Masjid Al Fauz
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com