Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan di Istanbul

Kompas.com - 06/01/2017, 22:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan di kelab malam Reina, Istanbul, Turki, pada pergantian malam tahun baru 2017.

Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 39 orang itu.

"Tidak ada WNI jadi korban. That's confirmed. Saya sudah konfirmasi dengan KJRI Istanbul, pertanyaan pertama saya selalu setiap ada kejadian cek kemungkinan ada WNI jadi korban. Respons terakhir yang saya dapat, tidak ada yang jadi korban," ujar Retno, saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan KJRI di Istanbul untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Selain itu, belum ada laporan dari pihak Turki terkait dugaan keterlibatan WNI sebagai pelaku yang telah bergabung dengan ISIS.

"Belum ada laporan. Kalau ada dokumen palsu kami lacak nanti. Masalah kami selesaikan satu-satu dari yang paling prioritas dulu. Saya konsen ke korban dulu," kata Retno.

Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku memulai serangannya pada pukul 01.20 dini hari saat berjalan menuju kelab malam Reina.

Serangan pertamanya mengenai seorang pria lalu dia terlihat menembak penjaga keamanan kelab malam yang tak bersenjata.

Rekaman kedua tercatat pada pukul 01.23 dini hari di dalam kelab malam Reina usai serangan di saat tak terlihat lagi ada orang yang berdiri.

Dalam rekaman itu terlihat pelaku mengenakan kaus berwarna hijau, celana panjang berwarna gelap, dan sepatu bot hitam.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku penembakan menggunakan enam magasin dan menembakkan lebih dari 180 butir peluru.

Serangan maut itu terjadi empat bulan setelah militer Turki terlibat dalam perang melawan ISIS di Suriah dan pemberontak Kurdi di perbatasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com