Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle" Berembus, Gerindra Klaim Dapat Empat Pos Menteri

Kompas.com - 04/01/2017, 20:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabibet atau reshuffle kabinet kerja dalam beberapa waktu terakhir kembali menguat. Seiring dengan berembusnya isu tersebut, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran pos menteri jika reshuffle jadi dilakukan.

Tak tanggung-tanggung, empat pos menteri ditawarkan, yaitu kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Namun, ia enggan menyebutkan nama.

"(Informasinya dari) Tim sukses Jokowi bawah tanah, yang paling dipercaya Jokowi dan jarang muncul di permukaan," kata Arief melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

 

(Baca: Pada Rapat Paripurna Kabinet, Jokowi Tegaskan Tak Ada "Reshuffle")

Empat kursi menteri bagi partai oposisi bukan jumlah yang sedikit. Terlebih, pos menteri koordinator menjadi salah satunya.

Arief mengatakan, salah satu alasannya mengapa pemerintah begitu mengupayakan agar Gerindra merapat ke pemerintagan adalah karena Jokowi sudah merasa memiliki chemistry dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya rasa Joko Widodo menilai kalau Gerinda dan Prabowo itu tulus dalam membangun negara dan bangsa," ucap Arief.

"Kedua, akan memperkuat Joko Widodo secara politik nasional," sambungnya.

(Baca:Prabowo: Membantu Pemerintah Tidak Harus di Dalam Kabinet)

Meski demikian, Arief mengatakan kecenderungan kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan sebab akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019 mendatang.

Pada awal 2018, Gerindra berencana mulai memanaskan mesin politik untuk nengusung kembali Prabowo jelang pilpres 2019. Meski begitu, keputusan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan bergantung pada Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata dia.

Ia memprediksi keputusan Prabowo akan disampaikan pada rapat pimpinan terbatas. Namun, Arief mengaku belum tahu kapan rapim terbatas tersebut akan dilakukan.

"Biasanya kalau ada keputusan partai yang strategis yang harus diputuskan, Pak Prabowo menggelar rapim terbatas untuk membuat keputusan tersebut," tutur Arief.

Kompas TV Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com