"Urus NPWP Saja Enggak Mau, apalagi Ikut Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P Darmadi Durianto mengaku prihatin karena adanya delapan orang terkaya di Indonesia yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Ia meminta pemerintahan Jokowi harus berhati-hati dan segera mengambil tindakan.

“Urus NPWP saja enggak mau, kami ragukan mereka membayar pajak dengan benar, apalagi ikut tax amnesty,” kata Darmadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Hal tersebut disampaikan Darmadi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa ada delapan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tidak memiliki NPWP.

Menurut dia, hal ini jelas telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

(Baca: Beredar Nama Konglomerat RI Tak Punya NPWP, Ditjen Pajak Beri Klarifikasi)

“Mereka harus tahu diri, mereka itu masuk dalam 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan Indonesia. Masa tidak punya NPWP,” ujar dia.

Darmadi menyebutkan, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. 

Hal itu, kata dia, berdasarkan Crony-Capitalism Index, Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

(Baca: Beredar Nama Konglomerat RI Tak Punya NPWP, Seskab Sebut Kabar "Hoax")

“Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Banyak dari mereka tidak dapat bersaing secara sehat. Keunggulan bersaingnya adalah menempel ke penguasa,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Menurut Darmadi, pemerintah seharusnya berupaya menurunkan kesenjangan sosial.

“Harus ada keadilan, negara ini bukan mereka yang punya,” lanjut dia.