Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Kader PDI-P di Parlemen Tak Ada yang Layak Jadi Pimpinan DPR

Kompas.com - 08/12/2016, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa menilai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di parlemen saat ini tidak ada yang pantas untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Desmond beranggapan, sebenarnya ada sosok Puan Maharani yang mumpuni untuk menjabat sebagai pimpinan DPR.

Namun putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu kini sudah mundur dari DPR dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Enggak ada lagi (yang layak jadi pimpinan DPR dari PDI-P). Dulu Puan, sekarang enggak ada lagi yang layak," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Meski demikian, Desmond mengatakan, Fraksi Gerindra tak keberatan apabila jumlah kursi pimpinan DPR ditambah untuk mengakomodasi PDI-P.

Pihaknya tidak akan menghalangi keinginan partai berlambang banteng tersebut. "Kalau PDI-P mau kursi kita kasih saja, emang kenapa?" kata Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, langkah PDI-P untuk mendapat jatah pimpinan DPR akan terwujud.

(Baca: Sudah Dilobi, Golkar Setuju PDI-P Dapat Jatah Pimpinan DPR)

Sebab, ia menduga sudah ada deal dengan Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Usulan untuk menambah satu kursi pimpinan bagi PDI-P ini memang muncul setelah proses pergantian Ketua DPR yang diusulkan Golkar beberapa waktu lalu.

Pergantian dari Ade Komarudin ke Setya Novanto itu mulus setelah semua fraksi, termasuk PDI-P memberikan persetujuan.

"Mungkin tidak perlu (lobi) dengan Gerindra karena ini mungkin bagian deal Novanto yang tidak masalahin," kata dia.

Fraksi PDI-P sebelumnya sudah membentuk tim agar bisa mendapat satu jatah kursi pimpinan DPR.

Tim ini akan melobi fraksi-fraksi lain agar menyetujui revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Tim akan dipimpin oleh Junimart Girsang. Untuk posisi sekretaris dipercayakan kepada Risa Mariska.

Sementara anggota terdiri dari Arif Wibowo, Trimedya Panjaitan dan Yulian Gunhar. Arif Wibowo mengatakan, PDI-P ingin agar UU MD3 yang baru mengatur pimpinan DPR menjadi enam orang.

(Baca: Lobi untuk Jatah Satu Kursi Pimpinan DPR, PDI-P Bentuk Tim)

Dengan begitu, PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR bisa diakomodir menjadi salah satu pimpinan.

"Usulannya untuk menambah unsur kursi pimpinan," ujar Arif. Adapun saat ini, pimpinan DPR terdiri dari 5 orang, yakni Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat) dan Taufik Kurniawan (PAN).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com