Sudirman Said Usulkan Pendanaan Parpol dengan Dana Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai sistem demokrasi di Indonesia masih sulit menjangkau orang-orang baik untuk berpartisipasi membangun bangsa.

Menurut Sudirman, proses demokrasi di Indonesia sangat bergantung kepada partai politik. Namun, kualitas parpol di Indonesia belum sepenuhnya mendukung asas demokrasi. 

Ini tampak dari menurunnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Tak hanya dalam paripurna, minimnya kehadiran juga kerap terjadi dalam rapat alat kelengkapan DPR.

"Kehadiran anggota DPR saat rapat semakin menurun dan itu merata di semua parpol. Saya enggak mengerti mereka meninggalkan sidang itu karena apa. Ini yang menyebabkan rapat tidak berkualitas, diskusinya tidak berkualitas. Produktivitas legislasi kita juga terimbas," kata Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Selain itu, kata Sudirman, menurunnya kualitas partai politik juga terindikasi dari banyaknya kader yang terjerat kasus korupsi.

"80 persen kasus yang ditemukan KPK itu berkaitan dengan kader partai politik," kata Sudirman.

(Baca: Pendanaan Partai Politik)

Menurut Sudirman, menurunnya kualitas parpol disebabkan adanya politik prosedural dan transaksional dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Sudirman menuturkan, orang-orang dalam parpol berusaha mencari keuntungan ketika memegang jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Alasannya, tambah dia, proses politik di Indonesia membutuhkan dana besar.

"Politik kita mahal. Ini menyebabkan politik kita dikuasai orang yang punya uang. Ketika mereka masuk itu membutuhkan dana besar dan akhirnya saat menjabat dia mencari uang di dalamnya. Ini lingkaran setan," tutur Sudirman.

Untuk itu, dia menilai pendanaan parpol melalui dana publik menjadi penting. Sudirman mengatakan, pendanaan dengan dana publik akan membuat transparansi dan akuntabilitas parpol terjaga.

"Dana publik membuat parpol lebih bisa diaudit. Jadi kalau kita bisa masukkan konsep ini kepada pemerintah, ini bagus," ujar Sudirman.

Pendanaan parpol melalui dana publik, lanjutnya, juga dapat membuat proses politik menjadi lebih murah.

(Baca: Makna Kehadiran Partai Politik)

"Pendanaan partai politik dengan dana publik punya implikasi membuat proses politik tidak harus mahal, sehingga bisa mengundang putra-putri terbaik masuk ke dalam politik," ucap Sudirman.

Selain itu, Sudirman menilai pendanaan parpol dengan dana publik dapat menggeser para pemilik modal dalam kancah politik di Indonesia. Sehingga, rakyat pun dapat ikut serta dalam proses tersebut.

"Implikasi kedua, mengembalikan politik sebagai milik rakyat. Bukan dikontrol oleh para pemodal. Itu yang akan kita dorong terus," ucap Sudirman.