Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Apresiasi Aksi 2 Desember Dilakukan dengan Doa Bersama

Kompas.com - 29/11/2016, 21:57 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi adanya kesepakatan antara Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) terkait aksi 2 Desember 2016.

Kepolisian dan pihak GNPF-MUI sepakat bahwa aksi 2 Desember 2016 digelar di kawasan Monas.

Dalam aksi yang masih terkait dengan proses hukum terhadap dugaan penistaan agama Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut, akan ada doa bersama dan shalat Jumat berjamaah.

"Kita mensyukuri ada satu perubahan sikap. Dari unjuk rasa di jalanan dengan kekuatan besar, kemudian masuk dalam suatu kesepakatan bahwa unjuk rasa nanti menjadi aksi super damai dengan aksi ibadah gelar sajadah. Itu kan bagus," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Wiranto mengatakan, format unjuk rasa dengan doa bersama tersebut sudah baik. Namun, dia meminta peserta aksi konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini dimaksudkan agar aksi yang ditujukan secara damai tersebut tak berubah merugikan bangsa Indonesia.

"Maka kita tinggal menjaga konsistensi dari kesepakatan itu. Jangan sampai format yang sudah bagus itu dinodai oleh kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat, merugikan kepentingan sebagai bangsa," kata Wiranto.

Untuk itu, Wiranto mengimbau agar peserta aksi 2 Desember 2016 tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Wiranto mengatakan, pemerintah tak akan menghalangi jika masyarakat ingin berunjuk rasa. Sebab, unjuk rasa merupakan wujud sistem demokrasi.

"Unjuk rasa itu merupakan suatu ekspresi dari kebebasan kita dalam negara berdemokrasi. Tapi kebebasan itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab yaitu mematuhi hukum yang berlaku," ucap Wiranto.

Kompas TV Jokowi: Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com