Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GNPF MUI Persilakan Polri Tindak Aksi di Luar Kesepakatan

Kompas.com - 28/11/2016, 16:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Rizieq Shihab mengatakan, pihaknya dan Polri telah menyepakati sejumlah hal terkait aksi damai 2 Desember 2016.

Jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan itu, kata Rizieq, Polri berhak menindak dan memproses hukum.

"Kami, GNPF MUI tidak bertanggung jawab. Itu hak dan kewajiban Polri untuk mengambil langkah dan mengatasinya," ujar Rizieq dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Rizieq menyebutkan, setidaknya ada lima kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri dalam aksi 2 Desember.

 

(Baca: Kapolri Berharap Aksi 2 Desember Tak Lagi Ditunggangi Pihak Ketiga)

Pertama, kedua pihak sepakat untuk menggelar aksi berupa kegiatan ibadah yakni dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan Shalat Jumat.

Kegiatannya pun dilakukan di lapangan silang Monas sejak pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.

"Tapi tanpa mengubah tuntutan utama kami untuk menegakan hukum yang berkeadilan," kata Rizieq.

Kemudian, GNPF MUI tetap akan mengawal kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mendorong percepatan proses hukum.

Ia mengapresiasi Polri yang telah melakukan langkah proses hukum yang relatif cepat mulai dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Selain itu, Polri dan TNI pun diajak untuk mengikuti doa bersama hingga shalat Jumat.

"Jadi tidak hanya sekadar jaga keamanan, tapi ikut serta dalam aksi bela islam," kata Rizieq.

Selepas shalat Jumat, panitia GNPF akan menyebar dan melepas masyarakat yang mengikuti rangkaian aksi tersebut.

(Baca: Ini Alasan Polri Larang Aksi 2 Desember Digelar di Bundaran HI)

Mereka akan tersebar di beberapa titik agar kepulangan massa dari berbagai daerah berjalan kondusif.

Terakhir, Polri dan GNPF MUI sepakat untuk membentuk tim terpadu guna mengatur masalah teknis pelaksanaan aksi tersebut.

Hal yang perlu diatur antara lain arah kiblat dan pengaturan shaf, posisi panggung, tempat wudhu, hingga lokasi toilet dan penyaluran logistik.

"Kami menempatkan satgas GNPF MUI di setiap perempatan Jalan Sudirman-Thamrin untuk menyambut kedatangan umat islam di berbagai daerah dan dituntun ke lokasi shalat Jumat," kata Rizieq.

"Jika ada gerakan pada 2 Desember di luar kesepkatan yang kami buat, maka kami nyatakan bukan bagian aksi bela islam III," lanjut dia.

Kompas TV Aksi 212, Monas Siap Tampung 700.000 Pendemo

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com