PDI-P Tegaskan Selalu "Pasang Badan" untuk Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI-P akan "pasang badan" terhadap setiap upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi isu dugaan penistaan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kini telah bergeser menyerang pemerintahan Jokowi-JK.

"Pak Jokowi dan Pak JK terpilih secara konstitusional. Siapa pun yang akan melanggar prinsip ini, tidak bisa dibiarkan. PDI-P kokoh berdiri mengawal Pemerintahan Jokowi-JK," kata Hasto, melalui keterangan tertulis, Senin (14/11/2016).

Hasto meminta seluruh jajaran PDI-P di seluruh Tanah Air untuk waspada dan bersiap menerima perintah harian Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang sewaktu-waktu bisa diberikan.

PDI-P juga percaya, melalui tradisi pendekatan dialog Presiden Jokowi, mampu melindungi negara.

Terkait kasus Ahok, Hasto meminta agar semua pihak menempatkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan.

Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yg sama di mata hukum.

"Pilkada jangan menjadi pertarungan tanpa aturan hanya karena ambisi berkuasa. Keseluruhan nilai-nilai hakiki demokrasi Indonesia, yang berintikan musyawarah-mufakat di dalam menyelesaikan setiap konflik harus kita jaga bersama," ujar dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan Ahok.

Menurut Jokowi, kasus tersebut melebar dan justru menyeret namanya sebagai Kepala Negara.

Dalam demo 4 November, tuntutan demonstran adalah proses hukum terhadap Ahok.

Akan tetapi, tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran Presiden.

"Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja," tutur Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).