Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Diyakini Tak Ubah Total Kebijakan Politik Luar Negeri AS

Kompas.com - 10/11/2016, 09:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty menilai kemenangan Donald Trump pada Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) 2016 harus disikapi dengan wajar.

Menurut dia, Indonesia dan negara lain masih perlu menunggu langkah politik luar negeri Trum selanjutnya.

"Ada yang khawatir tapi saya pikir politik luar negeri itu sangat dinamis. Semua negara itu saling membutuhkan termasuk untuk Asia, ASEAN dan khususnya Indonesia. Mungkin ada sedikit perubahan prioritas bagi Trump, tapi tidak akan 180 derajat," kata Evita, melalui pesan singkat, Rabu (9/11/2016) malam.

Evita memprediksi, Trump akan lebih banyak mengurus masalah perekonomian AS yang tak kunjung membaik.

Sebab, kata Evita, itulah yang dijanjikan Trump kepada rakyat AS.

(Baca: Monster Menakutkan Itu Bernama Donald Trump...)

Mengenai langkah politik luar negeri yang akan dilakukan Trump, Indonesia masih harus menunggu.

"Masalah luar negeri banyak juga yang harus dipikirkan Trump. Termasuk persoalan di Laut China Selatan, Timur Tengah, dan lainnya, termasuk penanganan Suriah, Irak, persaingan dengan China dan Rusia. Kita masih menunggu saja apa langkah riil lanjutannya," papar Evita.

Meskipun ada reaksi negatif di bursa efek saat sesi siang kemarin, Evita berharap itu hanya reaksi sementara.

(Baca: Trump Menang, China Kena Imbas Pertama, Indonesia Berikutnya)

"Saya kira untuk kita siapapun presidennya (AS) bagi kita tidak masalah. Kita hanya ingin fokus kepada kepentingan dalam negeri kita," lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kompas TV Ucapan Selamat Presiden Jokowi Kepada Trump
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com