JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta para pejabat negara berhati-hati dalam bertindak dan berucap.
Ini disampaikannya ketika Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Menurut Din, kehati-hatian itu diperlukan karena pejabat memiliki tugas mengayomi masyarakat.
"Pejabat hati-hati dalam tindakan dan ucapan karena pejabat adalah milik semuanya, perlu mengayomi semua masyarakat," ujar Din.
Din menuturkan, pejabat harus hati-hati ketika memasuki wilayah sensitif seperti isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
Kendati masalah SARA melekat dalam indentitas tiap individu, kata Din, pejabat tak bisa menyinggung masalah tersebut di muka umum.
Sebab, penyinggungan isu SARA dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Bukan tidak boleh memasuki wilayah SARA. SARA itu melekat kepada masyarakat, tapi tidak boleh menyinggung dengan SARA," ucap Din.