Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Digeledah KPK, Meja Panitera PN Jakarta Pusat Dipenuhi Bungkusan Berisi Uang

Kompas.com - 09/11/2016, 19:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meja kerja milik panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dipenuhi bungkusan berisi uang dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing.

Bungkusan berisi uang tersebut ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lama setelah Edy terjaring dalam operasi tangkap tangan pada 20 April 2016.

Uang-uang tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Jaksa penuntut KPK saat Edy diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/11/2016).

"Saya lupa itu dari mana-mana saja, tapi ada juga yang saya kumpul-kumpul. Kalau dirinci satu-satu agak susah," ujar Edy kepada Jaksa KPK.

(Baca: Lippo Group Diduga Minta Konsultan untuk "Amankan" Berita soal Nurhadi)

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Edy menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai sumber-sumber uang tersebut.

Di laci bagian atas meja kerja Edy, petugas KPK menemukan uang sebanyak 8.000 dollar Singapura di dalam amplop putih.

Uang tersebut terdiri dari uang pecahan 1.000 dollar Singapura sebanyak delapan lembar.

Dalam BAP, menurut Edy, uang tersebut berasal dari orang-orang yang ia bantu untuk membuatkan gugatan, memori kasasi, gugatan permohonan, atau gugatan perceraian.

Kemudian, di laci bagian atas juga ditemukan uang sebanyak Rp 5 juta di dalam amplop putih, yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000 sebanyak 100 lembar.

Di laci bagian tengah, petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 3 juta.

(Baca: KPK Akui Kesulitan Temukan Keberadaan Royani)

Menurut Edy, seperti di dalam BAP, uang tersebut adalah uang yang ia kumpulkan sejak lama.

Uang tersebut akan ia gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk biaya makan-makan. Selain itu, petugas KPK juga menemukan tiga bungkusan uang di laci meja kerja bagian bawah.

Pertama, petugas menemukan uang sebesar 29.800 dollar AS, dalam pecahan 100 dollar AS.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com