Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Demo 4 November, Jokowi Minta Masukan Pimpinan Ormas Islam

Kompas.com - 09/11/2016, 19:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin para pemimpin organisasi massa Islam memberikan masukan kepada dirinya terkait apa yang harus dilakukan dalam merespons aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu.

"Saya ingin meminta masukan kepada pimpinan organisasi Islam yang saat ini hadir pada sore hari ini, baik dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan yang kemarin (demonstrasi 4 November) maupun dalam rangka kebijakan pemerintah saat ini," ujar Jokowi saat menerima para pimpinan Ormas Islam, di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).

Sebanyak 17 orang pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan. Antara lain, Habib Nabil Al Musawa dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

Jokowi juga mengajak ulama, para habib dan ustaz pemimpin Ormas Islam untuk berkontribusi bagi kedamaian negeri.

"Saya mengajak kepada seluruh pimpinan organisasi massa Islam untuk mendinginkan suasana, membangun kedamaian serta mempererat tali persatuan, mempererat ukuwah kita. Sehingga ketegangan-ketegangan di masyarakat bisa kita redakan secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

Aksi demonstrasi menuntut proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penodaan agama di depan Istana itu disertai kerusuhan, usai unjuk rasa berakhir.

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Sebanyak 3 kendaraan di antaranya dibakar.

Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka.

Adapun 100 orang itu terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI dan 1 personel pemadam kebakaran.

Sejumlah politikus tampak hadir dalam unjuk rasa itu. Antara lain politikus PKS Fahri Hamzah, politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan politikus PAN Amien Rais.

(Baca juga: Din Syamsuddin Minta Umat Islam Tak Terpancing Isu Menyesatkan Pasca-4 November)

 

Kemudian, pada Selasa dini hari, lima mahasiswa diciduk Polisi. Mereka diduga kuat menjadi provokator aksi rusuh itu. Polisi akan memulai mencari dalang aksi rusuh itu dari para mahasiswa itu.

(Baca juga: Tim Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kader HMI Tindakan Sewenang-wenang)

Kompas TV Presiden Ajak Pimpinan Ormas Dinginkan Suasana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com