Ini Kata Jokowi-Kalla soal Pernyataan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono soal dugaan keterlibatan partai politik dalam unjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11/2016) besok.

Sebelumnya, SBY mengatakan, ada informasi atau analisis intelijen yang menyebutkan bahwa ada partai politik yang menunggangi unjuk rasa 4 November.

Menurut SBY, hal itu tuduhan yang sangat berbahaya. 

Apa kata Jokowi soal pernyataan SBY itu?

"Ya namanya manusia (intel) kan kadang enggak benar. Bisa error, bisa enggak error, he-he-he," ujar Jokowi, di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berada di sebelah Jokowi menganggap pernyataan SBY merupakan hal yang biasa dan tidak perlu direspons berlebihan.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

Menurut Kalla, analisis mengenai informasi intelijen itu berbeda-beda.

SBY kemungkinan salah mengartikan informasi intelijen itu.

"Analisis kan boleh berbeda-beda. Mungkin yang ditangkap Pak SBY beda. Analisis kita juga beda. Itu biasa saja," ujar Kalla.

Namun, Kalla memuji kinerja personel intelijen Indonesia.

"Kalau negara tidak ada intelijennya, berarti tidak punya mata dan telinga. Intelijen itu maksudnya baik supaya jangan terjadi (gangguan keamanan)," ujar Kalla.

Diberitakan, SBY mengatakan sangat berbahaya jika ada informasi intelijen yang menyebutkan ada partai politik yang menunggangi unjuk rasa 4 November di Istana.

(Baca: Agus: Ada Fitnah Keji, Gerakan 4 November Didalangi SBY)

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya.

SBY tidak menyebut intelijen yang dimaksud dan partai politik mana yang disebut mendalangi aksi unjuk rasa itu.

Namun, SBY menganggap, jika informasi itu betul-betul ada, hal itu adalah fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran," kata dia.