Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil: Presiden Agak Kesal Juga Kenapa Proyek PLT Sampah Enggak Beres-beres

Kompas.com - 01/11/2016, 22:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, hingga saat ini proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kota Bandung belum ada kemajuan berarti.

Padahal, sudah banyak investor yang berminat dengan proyek tersebut.

Menurut Ridwan Kamil, proyek yang stagnan ini membuat Presiden Joko Widodo marah.

Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Jokowi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/10/2016).

Ratas membahas perkembangan pembangunan PLTSa.

"Presiden sudah tiga kali rapat jadi agak kesal juga kenapa enggak beres-beres," kata Ridwan.

Ternyata, lanjut dia, dalam rapat tersebut diketahui bahwa masalahnya ada pada harga jual listrik kepada PT PLN (Persero) yang belum pasti.

Harga yang diminta investor 17 sen per kwh, sementara PLN ingin 10 sen per kwh.

"Ini kan enggak nyambung," kata pria yang akrab disapa Emil ini. Jika keputusannya tetap 10 sen per kwh, berarti sisanya akan ditanggung oleh pemerintah kota.

Menurut Emil, biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk menutup selisih tersebut.

"Pemkot biaya sampahnya Rp 100 miliar/tahun. Dengan di beli PLN 17 sen per kwh, berarti saya akan bisa menggunakan untuk program lainnya. Kalau di bawah itu saya harus tambahkan puluhan miliar. Bolanya ada di PLN," jelas Emil.

Presiden Jokowi, kata Emil, meminta harga yang wajar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN akan kembali berdiskusi untuk menentukan harga.

"Presiden minta yang wajar. Jadi di antara 10-17 sen per kwh. Kita ikut arahan yang pusat saja," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com