Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Minahasa Utara, Jokowi Kembali Wanti-wanti soal Pungli

Kompas.com - 18/10/2016, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada 1.800 warga dari berbagai kabupaten di Sulawesi Utara.

Penyerahan sertifikat secara simbolis itu dilakukan di Minahasa Utara, Rabu (18/10/2016).

Dalam sambutannya, Jokowi pun kembali mengingatkan jangan sampai ada pungutan liar yang dilakukan petugas saat pembuatan sertifikat.

"Yang disini ada pungutan enggak? Kok Diem? Ada punglinya tidak?" kata Jokowi.

"Tidak," jawab warga serempak.

Jokowi pun mengingatkan bahwa saat ini pemerintah sudah membentuk tim sapu bersih pungli.

Tim tidak hanya akan menyapu bersih pungli dalam pembuatan sertifikat, namun juga seluruh pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

(Baca: Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah)

"Mata saya hanya dua, tapi saya punya mata dan telinga yang lain. Begitu nanti ada, 'Pak disana ada yang memungut jumlahnya sekian'. Besok paginya saya kirim orang," kata Jokowi.

"Begitu terbukti, saya sudah janjian sama Menpan, langsung ditangkap dan dipecat," tambah Presiden yang langsung disambut tepuk tangan warga.

Jokowi juga kembali menekankan bahwa ia tidak akan melihat seberapa besar pungli yang dilakukan oleh oknum pemerintahan.

Menurut dia, ini bukan lah masalah nominal, melainkan bagaimana memperbaiki layanan publik.

'Urusan Rp 10.000 akan saya urus. Pungli ini kecil-kecil menyusahkan, menjengkelkan," ucap Jokowi.

Sebelumnya, pernyataan serupa mengenai pungli ini juga ia sampaikan saat penyerahan sertifikat lahan kepada warga di Solo, Minggu (16/10/2016).

Kompas TV Jokowi: Pungli Harus Dihentikan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com