Bawaslu: Calon Belum Ditetapkan, "Cyber War" Sudah Marak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad mengakui bahwa perang di dunia maya sudah terjadi meskipun penyelenggaraan pilkada belum memasuki tahap penetapan pasangan calon.

Menurut Muhammad, hal itu dapat dicermati dari berbagai konten informasi dan ujaran yang beredar di dunia maya.

Salah satu yang dijadikan contoh yakni kasus penyebaran video kunjungan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menyambangi kepulauan seribu. Ahok dalam pidatonya di video tersebut menyinggung ayat Al Quran. 

"Betul, (kasus tersebut) bisa jadi contoh (perang cyber)," ujar Muhammad saat dihubungi, Selasa (11/10/2016).

Menurut Muhammad, jika dicermati, dalam kasus tersebut tampak adanya ujaran yang bisa dimasukan dalam kategori fitnah maupun kebencian.

Muhammad mengungkapkan, Bawaslu baru bisa menindaklanjuti kasus itu setelah memasuki tahap penetapan calon atau sudah masuk masa kampanye.

Semua pihak, baik petahana maupun penyebar videonya, bahkan pihak-pihak terkait lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan atau diproses sesuai peraturan.

"Kewenangan pengawas pemilu itu saat sudah jadi calon, kalau sekarang belum kan," kata dia.

Senada dengan Muhammad, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai konten-konten dan ujaran yang menebarkan fitnah dan kebencian sudah banyak beredar di dunia maya.

"Kalau selintas melihat sudah banyak (konten dan ujaran) itu," kata Hadar usai menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia mengatakan, di masa kampanye nanti semua pihak yang terlibat penyebaran informasi dan ujaran berbau fitnah atau kebencian terhadap pasangan calon akan diusut.

"Bukan hanya terbatas tim kampanye saja, bukan calonnya saja, tapi semua orang diusut," kata dia.

Hadar mengimbau kepada pasangan calon dan pihak-pihak lainnya, termasuk masyarakat, untuk tidak menggulirkan isu yang dapat memperkeruh suasana selama penyelenggaraan Pilkada.

Jika hendak mengkritik pasangan calon, kata Hadar, sasarannya adalah program dan rencana-rencana pasangan calon tersebut.

"Jadi apa yang harusnya dikritik, diperdebatkan, seharusnya mengenai program-programnya, apa yang dilakukan selama ini, itu kalau misalkan petahana. Atau program apa yang dia rencanakan. Perdebatan itu, seharusnya," kata dia.

Hadar berharap, semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi di masa kampanye nanti.

Hal itu, agar pelaksanaan pikada serentak berjalan sukses, adil, dan lancar seperti yang diharapkan banyak pihak.

"Makanya, kita semua harus hati-hati lah yah, dan harus hindari betul (hal yang berpotensi negatif), karena tidak ingin pilkada ini menjadi pilkada yang kotor, tak berintegritas dan tidak damai," kata dia.