Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisasi PDI-P Sebut Ahok Hanya Perlu Tunjukkan Hasil Kerjanya dalam Kampanye

Kompas.com - 07/10/2016, 13:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku tak gentar dengan sosialisasi gencar dua bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya yang masif di masyarakat.

Dua kandidat tersebut yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menurut Hugo, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat tetap akan lebih unggul di masa kampanye nanti.

Hanya, Andreas mengatakan bahwa saat ini memang belum tanggal mainnya untuk berkampanye.

"Kami tak gentar dengan sosialisasi masif dari dua kandidat lain dan menurunnya hasil Survei Pak Ahok," ujar Andreas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/10/2016).

"Petahana mau kampanye seperti apa lagi, kan hasil kerjanya sudah dirasakan warga Jakarta," kata dia. 

Politisi PDI Perjuangan yang juga duduk di Komisi I DPR ini menambahkan, cara kampanye Ahok-Djarot di masa kampanye nanti pun sudah jelas.

Menurut dia Ahok-Djarot hanya perlu memperlihatkan keberhasilannya saat memimpin DKI dan lantas disampaikan kepada publik.

Dengan masifnya sosialisasi hasil kinerja Ahok-Djarot, Andreas yakin warga Jakarta akan kembali memilih mereka, meskipun muncul dua kandidat baru.

"Pokoknya cukup mengkapitalisasi keberhasilan Pak Ahok di kampanye nanti maka kami yakin Ahok-Djarot unggul dari yang lain," tutur Andreas.

Berdasarkan rilis survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 31,4 persen.

Sedangkan berdasarkan survei Poltracking pada pertengahan September lalu, elektabilitas Ahok-Djarot pada angka 44,62 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wajar bila elektabilitas Ahok-Djarot Syaiful Hidayat menurun.

Sebab, saat ini muncul dua kandidat baru, dan petahana belum berkampanye.

Kompas TV Kesiapan Tim Pemenangan Bakal Cagub DKI (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com