Ahok Diingatkan Sumpah Jabatan untuk Patuh Terhadap UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, menyindir bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama, yang menggugat ketentuan cuti petahana dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Ia mengatakan, saat dilantik sebagai Gubernur DKI, Basuki alias Ahok, bersumpah untuk menjalankan undang-undang.

Hal tersebut disampaikan Djohermansyah saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi yang diajukan Ahok, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Djohermansyah hadir sebagai ahli yang diutus Presiden Joko Widodo.

"Kita lupa bahwa kita mahluk sosial, dan kepala daerah sendiri adalah mahluk pemerintahan yang harus melaksanakan undang-undang yang dibuat pemerintah dengan selurus-lurusnya sesuai sumpah jabatannya ketika dilantik," kata Djohermansyah.

Ia menjelaskan, ketentuan cuti bagi petahana dalam pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dirumuskan oleh pemerintah dan DPR untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh petahana.

Menurut dia, selama ini tak sedikit petahana yang menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan.

"Tapi pasal itu justru digugat oleh gubernur yang notabene merangkap wakil pemerintah pusat dan sekaligus wakil presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan umum," kata dia.

Padahal, lanjut Djohermansyah, Ahok sebagai penggugat juga mempunyai pengalaman cukup panjang di pemerintah daerah.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI, ia juga pernah menjadi Bupati Belitung Timur.

Seharusnya, menurut Djohermansyah, Ahok sangat tahu banyaknya kecurangan yang membayangi Pilkada di Indonesia.

"Tapi saya memahami, kita sekarang berada dalam demokrasi ultra liberal, pasar bebas yang jauh sekali dari nilai ideologi Pancasila. Kita bergaya lebih Amerika dari amerkia, tak memperhatikan etika jabatan. Tidak ada lagi rasa dan periksa, yang penting bagaimana kita bisa terus berkuasa," ujar dia.

Ahok mengajukan gugatan uji materi ini karena beralasan tetap ingin bekerja dan mengawasi pembahasan APBD pada masa kampanye.

Dia meminta cuti bagi calon petahana dilaksanakan saat akan berkampanye saja.

Jika tidak mau berkampanye, petahana bisa tetap melakukan pekerjaannya.

Menurut aturan yang ada dalam UU saat ini, petahana wajib cuti selama masa kampanye atau sekitar empat bulan.

Pada pilkada serentak tahun depan itu berarti mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.