Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Perintahkan Anggota TNI Jaga Netralitas dalam Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 05/10/2016, 11:58 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan anggota TNI menjaga netralitas selama pilkada serentak 2017 berlangsung.

Permintaan tersebut juga berkaitan dengan majunya Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilkada DKI 2017.

Agus sempat menjadi anggota TNI dengan pangkat Mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang, Banten.

Menurut Gatot, pencalonan Agus dapat menimbulkan simpati dari mantan pasukannya. Simpati ini jika beralih dalam bentuk dukungan dikhawatirkan dapat mencederai jalannya pilkada DKI 2017.

Ini disebabkan wilayah Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning di Tangerang.

"Mantan Mayor Agus adalah Komandan Batalyon di Tangerang, dekat Jakarta. Maka secara psikologis pasti ada prajurit yg simpati untuk mendukungnya," ujar Gatot usai upacara peringatan HUT TNI ke-71 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Karena itu, Gatot telah mengumpulkan petinggi TNI untuk bersama membahas netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta.

"Begitu saya mendengar dan membaca surat kemunduran Mayor Agus, saya kumpulkan semua panglima di Cimahi. Saya perintahkan untuk netral, hanya berpihak pada keamanan," ucap Gatot.

Perintah untuk menjaga netralitas ini, kata Gatot, juga disampaikan kepada seluruh elemen TNI yang berada di tingkat bawah.

"Saya sampaikan kepada panglima sampai ke prajurit yang paling rendah supaya mereka paham betul apa itu netral. Kemudian melakukan pengawasan," tutur Gatot.

Gatot pun meminta bantuan masyarakat untuk mengawasi netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2017.

Masyarakat, kata Gatot, dapat melaporkan ke instansi militer terdekat jika melihat indikasi ketidaknetralan anggota TNI.

"Kepada masyarakat saya mohon bantuan untuk mengawasi TNI dalam pelaksanaan pilkada," kata Gatot.

"Apabila ada anggota yang terindikasi tidak netral, tolong laporkan ke instansi terdekat dengan indentitas yang jelas dan apa yang dilakukan. Pasti TNI akan melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kasus itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com