Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat, PKB, PPP dan PAN Sepakat Usung Pasangan untuk Lawan Ahok-Djarot

Kompas.com - 22/09/2016, 17:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik mengaku sudah mencapai kesepakatan terkait siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017.

Empat parpol itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (22/9/2016).

"Empat partai sepakat usung sendiri," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers Kamis sore.

Ikut dalam jumpa pers, Ketum PPP Romahurmuziy, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan para petinggi empat parpol.

Namun, mereka enggan mengungkap siapa pasangan yang disepakati. Mereka ingin terlebih dulu berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PKS.

Pembahasan Pilkada DKI di kediaman SBY sudah dilakukan sejak Rabu (21/9/2016) malam hingga dini hari dan dilanjutkan pada Kamis siang.

Pertemuan tersebut tanpa dihadiri perwakilan Gerindra dan PKS.

Di DPRD DKI, Fraksi Demokrat memiliki 10 kursi, PPP 10 kursi, PKB 6 kursi dan PAN 2 kursi. Jika koalisi itu terbentuk, total kursi mencapai 28 kursi atau cukup untuk mengusung pasangan cagub-cawagub DKI.

Hingga saat ini baru pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang mendaftar ke KPU. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Kompas TV Nasdem: Ahok-Djarot Wajib Lanjutkan Pekerjaan Sampai Selesai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com