Bela Negara sejak Usia Dini

AMBON, KOMPAS -  Kementerian Pertahanan menginginkan program bela negara diajarkan sejak pendidikan usia dini. Bahaya radikalisme dan terorisme serta potensi disintegrasi bangsa menjadi salah satu alasan agar bela negara ditanamkan menjadi nilai-nilai pendidikan warga sejak kecil.

Program bela negara yang hendak diajarkan sejak pendidikan usia dini antara lain bersumber dari nilai-nilai ideologis Pancasila dan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, bela negara menjadi kebijakan pokok Kemenhan terkait dengan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Namun, menurut dia, bela negara harus lebih mendalam karena bertujuan tetap menjaga Indonesia menjadi negara kesatuan serta terbebas dari berbagai ancaman radikalisme dan terorisme. Terlebih radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata negara saat ini.

”Generasi muda sejak kecil harus ditanamkan ideologi negara Pancasila agar mereka memiliki ketahanan diri kuat. Ancaman terbesar terorisme dan radikalisme bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik yang merugikan, melainkan justru lewat serangan propaganda ideologi yang memengaruhi pola pandang,” kata Ryamizard saat memberikan kuliah umum tentang bela negara di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Senin (19/9).

Menurut Ryamizard, wawasan kebangsaan dan bela negara yang dimiliki bangsa Indonesia dinilai belum tinggi. Untuk itu, diperlukan penyadaran dan pencerahan sejak dini untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air dijadikan sebagai rasa bersama segenap anak bangsa. Dengan begitu, Indonesia tak akan goyah dengan ancaman terorisme dan radikalisme.

Kebanggaan

Kemenhan, lanjut Ryamizard, sedang menggagas program bela negara, jika perlu, dimulai sejak taman kanak-kanak. ”Di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat, sedari kecil anak-anak ditanamkan rasa kebanggaan akan negerinya. Indonesia ingin seperti itu,” katanya.

Menurut Ryamizard, dia telah melapor ke Presiden Jokowi soal rencana memberikan program pendidikan bela negara sejak dini. ”Kami sedang berkoordinasi dengan para rektor dan kementerian terkait bela negara yang harus diajarkan sejak kelas 1 SD sampai mahasiswa. Ini serius. Kalau tidak lulus, bisa tidak naik kelas,” katanya.

Hadir dalam kuliah umum tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Rektor Universitas Pattimura MJ Sapteno, Panglima Komando Daerah Militer XVI/Pattimura Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, dan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Ilham Salahudin.

Ryamizard mencontohkan, sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, kini hancur akibat radikalisme dan terorisme. Banyak kelompok bermunculan dan melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama tertentu. Padahal, agama mana pun tidak mengajarkan kekerasan. Kelompok dimaksud berhasil memengaruhi banyak orang, baik dari negara tersebut maupun berasal dari negara lain, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, selain kesiapan aparat negara, masyarakat juga harus dibekali wawasan kebangsaan dan bela negara. Rasa cinta terhadap bangsa dijadikan gerakan bersama seluruh komponen bangsa. ”Kita harus punya tekat yang sama menjaga bangsa ini. Kita akan menjadi negara yang kuat dan berdiri sejajar dengan bangsa lain,” katanya.

Kesejahteraan

Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura Kolonel Arh Hasyim Lalhakim mengatakan, salah satu kunci dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat. Diakuinya, banyak daerah di Indonesia, termasuk Maluku, masih memerlukan banyak sentuhan pembangunan dari pemerintah.

Dari catatan Kodam, potensi gerakan radikal di Maluku masih ada, tetapi sangat kecil, yakni Republik Maluku Selatan (RMS). Banyak simpatisan RMS sudah sadar. Para simpatisan, seperti di Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, bahkan menyerahkan senjata kepada TNI. ”Pendekatan yang kami lakukan adalah kesejahteraan,” katanya. (BIL/FRN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 20 September 2016, di halaman 5 dengan judul "Bela Negara sejak Usia Dini"