JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera menyatakan siap dan akan menaati perintah partai untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Mardani diajukan PKS sebagai kandidat calon wakil gubernur yang akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno.
Sejumlah isu dan permasalahan di DKI disoroti Mardani.
Salah satunya, rasio gini atau ketimpangan di DKI yang angkanya mencapai 0,46 atau di atas rasio gini nasional per Maret 2016, yaitu 0,39.
"Sangat kritis. Artinya kaya dan makin sangat kontras," kata Mardani, melalui pesan singkat, Jumat (9/9/2016).
Untuk meminimalisasi permasalahan tersebut, ia berpendapat, perlu ada keberpihakan dalam kebijakan, anggaran, dan perhatian pada kelompok miskin.
(Baca: Hidayat Sebut PKS-Gerindra Deklarasi Sandiaga-Mardani Sebelum 19 September)
Pada saat yang sama, hal yang penting dilakukan adalah mengubah DKI menjadi kota yang ramah manusia, misalnya dengan memperbanyak jumlah taman hijau dan mengurangi kemacetan.
Demikian pula dengan masalah prilaku warga DKI, yang dinilainya belum terlalu peduli lingkungan dan kerap membuang sampah sembarangan.
"Bali sukses dengan pasukan khususnya penjaga adat dan kebersihan. Kita harus menyiapkan penegak hukum yg bersifat adat dan sanksi sosial bukan pendekatan hukum formal," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis (8/9/2016) resmi menawarkan duet Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera untuk diusung ke pentas Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Tawaran tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS kepada seluruh Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta dan Kader Ahli PKS di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan Kamis malam.
Dalam perkenalan tersebut turut hadir Sandiaga Uno.
"Insya Allah, PKS bersama Gerindra sepakat untuk mengusung duet Sandiaga Uno-Mardani Ali Sera sebagai Cagub dan Cawagub DKI di Pilkada 2017," kata Presiden PKS Sohibul Iman melalui keterangan tertulis, Jumat (9/9/2016).
Sohibul menjelaskan, pertimbangan untuk mengusung duet tersebut didasarkan sejumlah hal. Pertimbangan itu mulai dari hasil survei, jumlah kursi PKS di DPRD DKI, hingga komunikasi politik ke partai lain.