Menurut BNN, Tak Perlu Tim Gabungan untuk Usut Testimoni Freddy Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) menolak usulan yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Haris mengusulkan agar dibentuk tim gabungan Polri, TNI, dan BNN untuk menulusuri testimoni Freddy Budiman ditolak Badan Narkotika Nasional (BNN).

Direktur Hukum BNN Darmawel Aswar menilai, tim gabungan pencari fakta itu tidak diperlukan dalam pengusutan testimoni Freddy berjudul "Cerita Busuk dari Seorang Bandit" yang disebarkan Haris.

"Saya kira penggabungan ini sebenarnya enggak perlu juga karena setiap instansi punya pemerintah," ujar Darmawel, seusai diskusi 'Pemberitan Media Masaa Mengenai Dugaan Keterlibatan Jajaran TNI, Polri, dan BNN dalam Peredaran Narkotika Internasional', di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Menurut Darmawel, tanpa bergabung, tim masing-masing institusi telah berkoordinasi dengan baik.

(Baca: Kapolri Sebut Tiga Nama Polisi yang Disebut Freddy Tak Terkait Aliran Dana)

Contohnya, ketiga tim melakukan penelusuran bersama ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

"Itu kan sudah langsung terbangun bertiga. Itu koordinasi saja, tidak perlu digabung," kata Darmawel.

Selain itu, penggabungan tim dikhawatirkan tidak menghasilkan variasi temuan.

"Kalau ada tiga kan lebih variatif. Bisa saja temuan BNN nanti berbeda dengan Polri, berbeda dengan TNI. Kalau digabung kan semua sama jadinya ini orang-orangnya, tujuannya," kata Darmawel.

Tim ketiga institusi juga akan menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Saya enggak tahu maksud Pak Haris Azhar dengan digabung itu apa. Tapi kalau kami melihatnya karena sama-sama institusi pemerintah, itu jalannya pasti sama-sama dilaporkan ke Presiden," papar dia.

(Baca: Tim Gabungan Polri Sudah Tonton Video Freddy Budiman, Ini Isinya)

Sebelumnya, Haris menilai, ada kelemahan dari kerja investigatif yang dilakukan tim pencari fakta, baik dari Polri, TNI, dan BNN tersebut.

Kelemahan itu, menurut dia, karena tidak adanya kerja sama dan koordinasi. Tiga tim itu seakan bekerja sendiri-sendiri. 

Haris menyarankan pemerintah untuk memimpin dan mengintegrasikan kerja masing-masing tim. 

"Kelemahannya masing-masing institusi ini kan tidak bisa saling kontributif satu sama yang lainnya. Mungkin nanti perlu ada satu tim yang koordinatif tapi terpimpin," kata Haris.