Perdebatan Kepala BIN dari Polisi atau Militer Dinilai Tak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, perdebatan apakah Kepala Badan Intelijen Negara berasal dari polisi atau militer sudah tidak relevan lagi.

Apalagi, Presiden Joko Widodo mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

"Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak Budi Gunawan mampu untuk memimpin lembaga intelijen," kata Charles, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Anggota Fraksi PDI-P ini, mencontohkan, di dunia intelijen Amerika Serikat, Direktur CIA tidak harus berasal dari kalangan militer.

Oleh karena itu, jangan sampai isu mengenai latar belakang Budi Gunawan ini dibesar-besarkan.

"Yang penting kan hasil kerja dan saya yakin Pak Budi Gunawan mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah," ujar dia.

Charles justru menilai positif latar belakang Budi yang berasal dari kepolisian.

Ia yakin dengan karirnya di kepolisian selama ini, Budi Gunawan mampu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antarlembaga atau badan intelijen dengan Polri.

Menurut dia, sinergi antara intelijen dan kepolisian ini sangat penting untuk menjaga keamanan negara.

"Misalnya di Amerika Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian WTC karena lemahnya kordinasi antara CIA dengan penegak hukum, sehingga informasi yang sudah didapatkan oleh CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum," jelas dia.

Kini, lanjut Charles, Amerika Serikat sudah membangun suatu sistem berbagi informasi yang mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum mengoordinasikan pembagian informasi.

Ia berharap sistem itu juga bisa diterapkan di Indonesia.

"Saya yakin Pak Budi Gunawan mampu melakukan itu, karena beliau kita lihat memang piawai dalam membangun komunikasi dan kordinasi baik di internal maupun antar lembaga," ujar dia.